Bacalah artikel di bawah ini dengan saksama!
Akhir-akhir ini kata Omnibus Law banyak dikemukakan oleh jajaran pemerintah. Mulai dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sampai Presiden Jokowi memunculkan istilah ini pada saat memberikan usulan untuk memangkas regulasi untuk membangkitkan gairah investasi di Indonesia. Sampai saat ini investasi tidak kunjung menunjukkan angka yang optimis untuk mencapai target yang diharapkan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal $($BKPM$)$ mencatat investasi pada kuartal pertama 2019 tumbuh 5,3% menjadi Rp195,1 triliun. Capaian ini menjadi realisasi investasi terendah Indonesia dalam kurun 2014-2019. Meski tumbuh dari kuartal I 2018, namun pertumbuhannya jelas masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah.
Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa Latin omnis yang berarti ‘banyak’ dan lazimnya dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan berbagai genre, atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek. Di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A.Garner, disebutkan bahwa omnibus: relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes. Jika dikontekskan dengan UU, maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam berbagai UU, ke-dalam satu UU payung.
Adapun dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda. Menurut Audrey O’ Brien $($2009$)$, omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang $($bill$)$ yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara menurut Barbara Sinclair 2012, omnibus bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat komplek dan penyelesaiannya makan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu berkaitan. Meskipun begitu, dapat dikatakan omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum $($umbrella act$)$. Dan ketika peraturan itu diterapkan dalam undang-undang, maka akan berisiko mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.
A. Menurut Barbara Sinclair, omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang $($bill$)$ yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.
D. Indonesia sudah mulai mendesain pembuatan digital ecosystem dan global governance.
E. Masih terdapat kekhawatiran dalam penyusunan omnibus law di Indonesia, karena akan bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Jawab :
Kunci : C.
Sesuai bacaan, benar bahwa terdapat resiko yang terjadi apabila omnibus law diterapkan dalam undang-undang di Indonesia. Omnibus law akan mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.
Hal tersebut tertulis dalam kalimat terakhir di paragraf ke-3.
Jawaban A : kurang tepat karena definisi omnibus law tersebut merupakan definisi yang dikemukakan oleh Audrey O’Brien, bukan Barbara Sinclair
Jawaban B : kurang tepat karena meski investasi tumbuh 5,3%, namun sepanjang tahun 2014-2019 capaian ini merupakan realisasi investasi terendah Indonesia
Jawaban D : kurang tepat karena Indonesia tidak mendesain digital ecosystem dan global governance, saat ini dunia sedang dalam era tersebut, jadi bukan Indonesia yang menciptakan
Jawaban E : kurang tepat karena penyusunan omnibus lawdi Indonesia, memunculkan kekhawatiran akan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bukan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
A. Omnibus biasanya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda.
B. Omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang $($bill$)$ yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.
D. Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum $($umbrella act$)$.
Jawab :
Kunci : D.
Karena tidak sesuai dengan informasi yang ada dalam bacaan diatas. Indonesia tidak menerbitkan The omnibus Investment Code, yang telah mulai mereformasi hukum dalam konteks investasi dengan menerbitkan The omnibus Investment Code adalah Negara Filipina. Jawaban A , B, C, dan E sudah sesuai dengan bacaan diatas.
A. Omnibus biasanya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda.
B. Omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang $($bill$)$ yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.
D. Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum $($umbrella act$)$.
Jawab :
Kunci : E
Opsi A, B, C, dan D sudah sesuai dengan arti kata omnibus dalam bacaan. Maka, jawaban yang tepat adalah E, karena arti kata omnibus yang dipaparkan tidak sesuai dengan bacaan diatas walaupun makna yang terkandung dalam kata tersebut adalah benar.
A. Karena di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A.Garner, disebutkan bahwa omnibus: relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes.
B. Karena sampai saat ini investasi menunjukkan angka yang optimis untuk mencapai target yang diharapkan.
C. Karena Data Badan Koordinasi Penanaman Modal $($BKPM$)$ mencatat investasi pada kuartal pertama 2019 tumbuh 5,3% menjadi Rp195,1 triliun. Capaian ini menjadi realisasi investasi tertinggi Indonesia dalam kurun 2014-2019.
E. Karena menurut Audrey O’Brien $($2009$)$, omnibus berasal dari bahasa Latin omnis yang berarti ‘banyak’ dan lazimnya dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan berbagai genre.
Jawab :
Kunci : D
Di awal kalimat pada paragraf pertama, disebutkan bahwa kata omnibus law banyak dikemukakan oleh jajaran pemerintah. Mulai dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sampai Presiden Jokowi memunculkan istilah ini pada saat memberikan usulan memangkas regulasi untuk membangkitkan gairah investasi di Indonesia. Kalimat tersebut menjadi latar belakang munculnya istilah omnibus law. Dilanjutkan dengan kalimat “Sampai saat ini investasi tidak kunjung menunjukkan angka yang optimis untuk mencapai target yang diharapkan.” Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D
A. The Black Law Dictionary
B. Digital ecosystem
C. Black Law Dictionary Ninth Edition
D. Global governance
E. The Omnibus Investment Code
Jawab :
Kunci : E
Awal kalimat di paragraf terakhir menyebutkan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Di kalimat berikutnya disebutkan bahwa Filipina mulai mereformasi hukum dalam konteks investasi. Hal ini didukung dengan diterbitkannya The Omnibus Investment Code. Jadi, jawaban yang benar adalah E.
A. Dengan diterbitkannya omnibus law akan menantang para ahli hukum untuk membuat omnibus law yang lebih jelas, taat terhadap hierarki aturan, dan menjamin kepastian hukum.
B. Penerbitan omnibus law di Indonesia akan meningkatkan hubungan kerjasama dengan Filipina
C. Indonesia masih khawatir dengan penerbitan omnibus law karena akan menentang berbagai UU yang sudah berlaku.
D. Dari penuturan sejumlah menteri sampai Presiden Joko Widodo, omnibus law adalah salah satu alasan bangkitnya investasi Indonesia.
E. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sangat menentang diterbitkannya omnibus law. Hal ini menjadikan para penegak hukum lebih tertantang.
Jawab :
Kunci : A
Di paragraf terakhir disebutkan kekhawatiran Indonesia dalam mendesain pembuatan omnibus law. Kekhawatiran yang dimaksud adalah akan bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Kondisi ini tentunya akan menjadi kajian menarik para ahli hukum, tentang bagaimana membuat omnibus law yang jelas, taat terhadap hierarki aturan, dan menjamin kepastian hukum. Jadi, jawaban yang benar adalah A.
pembuatan omnibus law?
A. Dikhawatirkan akan bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
B. Dikhawatirkan akan menggantikan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
C. Dikhawatirkan akan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
D. Dikhawatirkan akan menggantikan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
E. Dikhawatirkan akan bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Jawab :
Kunci : C
alimat yang berkaitan dengan soal tersebut berada di kalimat akhir pada paragraf ke-4. Indonesia juga sudah mulai mendesain pembuatan omnibus law yang kabarnya akan terbit, namun masih ada kekhawatiran hal ini akan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan kalimat tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C.
orang siswa, akan ada dua belas siswa yang tidak memperoleh kamar. Jika setiap kamar diisi
oleh tiga orang siswa akan ada dua kamar yang kosong. Berapa banyak kamar yang tersedia
di asrama Sekolah Populer?
A. 16
B. 18
C. 20
D. 22
E. 24
Jawab :
Kunci : B
Misal n adalah banyak siswa dan k jumlah kamar. Jika setiap kamar diisi dua orang siswa, akan ada dua belas siswa yang tidak memperoleh kamar. Jumlah siswa adalah
n = 2k + 12
Jika setiap kamar diisi oleh tiga orang siswa akan ada dua kamar yang kosong
$($kekurangan 6 orang siswa$)$
n = 3k – 6
Sehingga diperoleh:
3k − 6 = 2k + 12
3k − 2k = 12 + 6
k = 18
Jadi, banyak kamar di asrama Sekolah Populer adalah 18 kamar $($B$)$
adalah... rupiah
A. 2x
B. 3x
C. 5x
D. 8x
E. 10x
Jawab :
Kunci : D
Agung$($A$)$ :2, Budi $($B$)$: 3 dan citra $($C$)$ : 5 , misalkan jumlah uang Budi dan Citra adalah m
B - A/B + C = x/m
3-2/3 + 5 = x/m
1/8 = x/m $($kali silang$)$
M = 8x
Jawaban D
A. 1236
B. 1326
C. 1632
D. 2136
E. 2316
Jawab :
Kunci : D
Soal semacam ini lebih efektif diujicobakan langsung pada setiap opsi jawaban.
Jumlah keempat angka adalah 12.
A. 1236 → 1+2+3+6 = 12
B. 1326 → 1+3+2+6 = 12
C. 1632 → 1+6+3+2 = 12
D. 2136 → 2+1+3+6 = 12
E. 2316 → 2+3+1+6 = 12
Semua opsi jawaban memenuhi. Angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan
angka keempat dikurangi angka kedua.
A. 1236 → 1+3 = 6−2
B. 1326 → 1+2 = 6−3
C. 1632 → 1+3 ≠ 2−6
D. 2136 → 2+3 = 6−1
E. 2316 → 2+1 = 6−3
Hanya opsi C yang tidak memenuhi. Angka kedua sama dengan selisih angka pertama
dan ketiga.
A. 1236 → 2 = |1−3|
B. 1326 → 3 ≠ |1−2|
D. 2136 → 1 = |2−3|
E. 2316 → 3 ≠ |2−1|
Tinggal opsi A dan D.
Angka keempat dibagi angka ketiga sama dengan angka pertama dibagi angka kedua.
A. 1236 → 6/3 ≠ 1/2
D. 2136 → 6/3 = 2/1
Jadi, bilangan tersebut adalah 2136 $($D$)$.